Dua Tahun Prabowo-Gibran Aspirasi Buruh: Berdampak saat Dijaga Tetap Damai

*) Oleh : Sintia Apriliani

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aspirasi buruh tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Tuntutan mengenai upah, kesejahteraan, kepastian kerja, dan perlindungan tenaga kerja merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Namun, perjuangan untuk memperbaiki kondisi pekerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya aksi massa, tetapi juga oleh kemampuan semua pihak menjaga komunikasi, ketertiban, dan keberlanjutan dialog. Penyampaian pendapat secara damai dapat membuka ruang penyelesaian persoalan tanpa menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan menjadi sarana bagi pekerja untuk menyampaikan kepentingannya kepada pemerintah maupun pengusaha. Karena itu, aksi buruh tidak sepatutnya dipandang sebagai ancaman selama dilaksanakan sesuai ketentuan dan menghormati hak masyarakat lainnya. Sebaliknya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai tuntutan di jalan, melainkan ditindaklanjuti melalui komunikasi yang terbuka dan langkah kebijakan yang terukur. Pendekatan tersebut penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja sendiri, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto mengatakan bahwa dialog terbuka menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi yang baik antara kepolisian dan elemen buruh. Melalui pertemuan dengan pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di Polda Metro Jaya, aspirasi pekerja dapat didengar secara langsung sekaligus menjadi bahan untuk membangun pemahaman bersama. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara tegas dan konstruktif dengan tetap menjaga ketertiban serta menghormati kepentingan masyarakat luas.

Pendekatan dialogis juga penting karena aksi demonstrasi berlangsung di tengah aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak pihak. Penutupan jalan berkepanjangan, terganggunya distribusi barang, atau bentrokan dapat berdampak pada pekerja lain, pedagang kecil, pengemudi transportasi, hingga masyarakat yang hendak mengakses layanan publik. Situasi tersebut tidak berarti buruh perlu mengurangi keberanian dalam menyampaikan tuntutan. Justru, aksi yang terorganisasi, tertib, dan memiliki tuntutan yang jelas dapat membantu masyarakat memahami persoalan yang diperjuangkan. Dengan komunikasi yang terjaga, aparat dapat menjalankan fungsi pengamanan secara proporsional, sementara peserta aksi tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapatnya.

Selain membuka dialog, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja perlu diwujudkan melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah rencana Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp900.000 bagi pekerja sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pekerja, meskipun peningkatan kesejahteraan tetap membutuhkan langkah berkelanjutan melalui perlindungan tenaga kerja, kepastian upah, dan perluasan kesempatan kerja.

Di sisi lain, bantuan finansial tidak dapat menggantikan kebutuhan akan perlindungan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Pekerja tetap membutuhkan kepastian upah, lingkungan kerja yang aman, jaminan sosial, kesempatan peningkatan keterampilan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa perjuangan buruh yang berlangsung aman, lancar, dan tertib patut diapresiasi. Ia menilai komunikasi antara pemerintah dan perwakilan pekerja penting untuk memastikan berbagai aspirasi dapat disampaikan dan dibahas melalui mekanisme yang konstruktif. Dengan dialog yang berkelanjutan, tuntutan buruh diharapkan tidak berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pekerja.

Ukuran keberhasilan hubungan industrial bukan sekadar berkurangnya demonstrasi, melainkan meningkatnya kepercayaan pekerja terhadap mekanisme penyelesaian persoalan. Pemerintah telah membuka ruang konsultasi secara berkala, menjelaskan perkembangan kebijakan dengan transparan, dan melibatkan serikat pekerja dalam pembahasan yang menyangkut kepentingan mereka. Serikat buruh juga perlu memperkuat konsolidasi internal, menyusun tuntutan berdasarkan persoalan yang terukur, serta menunjuk perwakilan yang mampu bernegosiasi. Dengan demikian, aspirasi tidak hanya terdengar saat massa berkumpul, tetapi juga menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk memperkuat hubungan tersebut. Pemerintah, serikat pekerja, dan aparat perlu terus membangun komunikasi yang terbuka agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti melalui solusi yang adil dan terukur. Dengan demikian, perjuangan buruh tidak hanya menjadi sarana menyampaikan tuntutan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aspirasi akan memberikan dampak lebih luas ketika keberanian menyuarakan kepentingan pekerja berjalan beriringan dengan ketertiban, komunikasi terbuka, dan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penyelesaian yang nyata.

*) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan