April 7, 2026

update

Kemenkomdigi Lantik Pejabat Baru, Momentum Penting Perkuat Keamanan Ruang Digital dari Judi Online

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi berharap pelantikan pejabat baru di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi momentum penting dalam memastikan keamanan ruang digital dari ancaman siber termasuk judi online.

"Pelantikan ini harus menjadi semangat baru untuk menciptakan ruang digital yang aman, bersih, dan bebas dari kejahatan siber yang mengancam stabilitas nasional dan regional," kata anggota Komisi I DPR RI, Okta Kumala Dewi.

Menurut Okta, judi online menjadi pintu masuk kejahatan transnasional yang diduga melibatkan sindikat besar di Asia Tenggara, termasuk Kamboja. Data dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 orang di Kamboja terjebak dalam sindikat yang memaksa mereka bekerja di sektor judi online dan penipuan siber. Okta Kumala Dewi menjelaskan bahwa sindikat ini kerap menggunakan taktik penipuan melalui lowongan pekerjaan palsu yang menjanjikan gaji tinggi.

"Ini adalah contoh nyata bagaimana sindikat transnasional beroperasi dengan modus penipuan yang terstruktur. Mereka tidak hanya mengincar masyarakat ekonomi rendah, tetapi juga kaum muda yang rentan terhadap penipuan digital," ujarnya.

Okta juga mengungkapkan bahwa kejahatan ini melibatkan jaringan lintas negara yang terorganisir dengan baik, mulai dari perekrut lokal di Indonesia hingga operasi di negara tujuan seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.

“Judi online adalah ancaman lintas batas yang tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga membahayakan keamanan negara melalui praktik pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, dan aktivitas ilegal lainnya,” tegas Okta.

Pelantikan pejabat baru Komdigi oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan harapan baru dalam upaya memberantas judi online.

“Komdigi harus memperkuat teknologi pengawasan dan pemblokiran situs judi online. Dengan pejabat baru yang kompeten, kita berharap ada akselerasi dalam upaya menciptakan ekosistem digital yang aman bagi masyarakat,” ujar Okta.

Upaya memberantas judi online juga sejalan dengan upaya lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring, yang melibatkan Komdigi, BSSN, PPATK, Polri, dan Bank Indonesia.

Okta menegaskan pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi berjamaah dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus ikut aktif dalam meningkatkan literasi digital dan melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Melalui kerja sama yang solid, kita bisa menghentikan sindikat internasional yang memanfaatkan kelemahan sistem kita. Pemerintah harus memperkuat diplomasi digital dan kerja sama keamanan internasional untuk mengatasi ancaman ini,” tutupnya. []

Libatkan Koperasi Lokal, Program Makan Bergizi Gratis Tumbuhkan Perekonomian Rakyat

Jakarta – Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada bahan baku impor yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gantinya, ribuan koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan kebutuhannya.

"Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan," kata Menkop Budi Arie.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program MBG. Termasuk dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai dengan standar.

"Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik," ujar Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie juga memastikan untuk pengadaan baku semuanya merupakan produk dalam negeri atau tidak ada impor. Hal ini dimaksudkan agar perputaran ekonomi masyarakat bisa berputar dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian wilayah.

"Ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena ini yang bergerak adalah ekonomi bawah, jadi misalnya petani akan bersemangat karena ada offtakernya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Menkop Budi Arie.

Selain itu, biaya untuk setiap porsi makanan pada program Makan Bergizi Gratis tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000. Hal ini seperti yang dijelaskan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino.

"Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000," ujar Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.

"Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," kata Noudhy.

***

Program Makan Bergizi Gratis Solusi untuk Pemerataan Ekonomi

Oleh: Vina Gayatri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak awal Januari 2025 menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan asupan gizi kepada anak-anak, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di tingkat desa. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, yang melihat dampak positifnya secara langsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengamati bahwa program MBG telah memberikan perubahan signifikan pada pola konsumsi anak-anak sekolah. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang seringkali kurang bergizi kini memiliki akses terhadap makanan sehat dan berkualitas.

Luhut menilai hal ini sebagai langkah awal yang baik untuk mendukung masa depan generasi muda Indonesia. Selain manfaat langsung untuk anak-anak, program ini juga memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Luhut, perputaran uang di desa meningkat karena kebutuhan bahan makanan untuk program ini dipasok dari produsen lokal. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti penjualan sayuran, daging, dan kebutuhan lainnya, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Program MBG juga diakui mampu meringankan beban konsumsi rumah tangga. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mencatat bahwa dengan adanya program ini, keluarga yang memiliki anak usia sekolah dapat menghemat pengeluaran sehari-hari.

Jika satu anak menerima makan bergizi setara Rp10 ribu per hari, keluarga dengan dua anak dapat menghemat hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah tersebut hampir setara dengan garis kemiskinan di banyak daerah, sehingga memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan.

Efek berganda dari program ini juga terlihat pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan makanan. Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di pedesaan. Para produsen lokal, seperti petani dan peternak, mendapatkan pasar yang stabil untuk produk mereka.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk ibu rumah tangga yang dapat bekerja di dapur atau membantu distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan meningkatnya pesanan bahan makanan untuk program ini, UMKM pun mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, menciptakan dampak positif yang meluas.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari pengelolaan logistik yang efisien dan keterlibatan koperasi sebagai penghubung antara produsen lokal dan pelaksana program di lapangan. Koperasi menjadi wadah penting untuk memastikan bahan makanan yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu.

Selain itu, koperasi juga memainkan peran dalam sistem pembayaran yang transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat ekonomi secara adil. Peran koperasi ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program dan memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam pelaksanaannya, program MBG sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa gizi yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan bergizi setiap hari, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan pengamat ekonomi. Mereka melihat bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari produsen lokal hingga koperasi, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Efek jangka panjangnya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.

Meski program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, hasil yang dicapai sudah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pemerintah diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program ini, sehingga semakin banyak anak-anak dan keluarga yang dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UMKM, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh nyata bagaimana intervensi pemerintah dapat menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
)* Kontributor Jendela Baca Institute