MBG Penuhi Standar Porsi dan Kualitas Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap penerima mendapatkan asupan gizi yang cukup sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Pemerintahan Presiden Prabowo memastikan bahwa program MBG telah memenuhi standar porsi dan kualitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam implementasinya, MBG tidak hanya menyediakan makanan secara cuma-cuma, tetapi juga memastikan bahwa porsi dan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka gizi buruk, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Pemerintah telah menetapkan standar porsi dan kualitas makanan yang harus dipenuhi agar program MBG berjalan efektif. Standar ini mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan serta ketentuan dari organisasi pangan dan kesehatan dunia seperti FAO dan WHO.

Pelaksanaan program MBG menuai beberapa kritik atau isu negatif. Salah satunya yakni Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik. Besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Selain pemotongan harga, KPK juga menduga adanya kecurangan dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Ada sejumlah tempat yang mendapatkan perlakuan khusus. Pemilihan eksklusif itu bisa menjadi celah korupsi dalam proyek Makan Bergizi Gratis. KPK turut menyoroti pemberian susu yang berbeda di tiap daerah. Pemerintah harus menyamakan susu yang akan diberikan untuk anak-anak.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda. Pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah. penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan. Kalau kekurangan, tentu akan ditambah. Pagu ini disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing.

Senada, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mempertanyakan di mana lokasi temuan KPK tersebut agar bisa diperiksa dan diverifikasi. Hasan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) juga berjanji akan mengecek langsung ke lapangan. Tetapi, laporan ke KPK tersebut tetap harus ada informasi lengkap kapan dan di mana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis itu dilakukan.

Hasan menjelaskan bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat actual cost. Rata-rata di Indonesia barat memang nilainya Rp10 ribu. Tapi di kepulauan Mentawai nilainya Rp14 ribu. Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD di Jawa dan Sumatra nilainya rentang Rp7-9 ribu. Hal itu karena para siswa diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya Papua nilainya bisa mencapai Rp41.000. BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota. Jadi pertemuan BGN dan KPK itu lebih kepada pencegahan, bukan bicara kasus hukum. BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Tutik Kusuma Wardhani bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program makan bergizi gratis (MBG) telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Tutik mengatakan bahwa MBG memperkuat gizi khususnya anak-anak sekolah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada masa depan. Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu hamil/menyusui, serta mengurangi angka stunting dan malanutrisi.

Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan diluncurkan pada 6 Januari 2025. Adapun anggaran awal program itu mencapai Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Menurut Kementerian Keuangan anggaran program itu rencananya akan ditambah Rp100 triliun, sehingga menjadi Rp171 triliun. Apabila terdapat tambahan anggaran itu, diperkirakan bisa menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya mengatasi gizi buruk dan stunting. Dengan memenuhi standar porsi dan kualitas makanan sesuai ketentuan yang berlaku, program ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak serta kelompok rentan lainnya.

Untuk mencapai tujuan yang maksimal, program MBG harus didukung oleh pengelolaan yang baik, distribusi yang efektif, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, MBG dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia