Presiden Prabowo Berkomitmen Kuat Jalankan Langkah Strategis Wujudkan Pemerataan Ekonomi

Oleh Markus Widianto )*

Presiden Prabowo Subianto kini tengah memimpin Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Salah satu sasaran dalam kepemimpinannya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang merupakan langkah strategis dalam upaya keluar dari perangkap pendapatan menengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa target ini bukan sekadar angka, tetapi didasarkan pada rekam jejak sejarah ekonomi Indonesia yang memiliki potensi besar. Presiden Prabowo memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang signifikan harus diraih melalui strategi yang tepat dan berkesinambungan, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di pusat kota besar, tetapi juga menyentuh seluruh pelosok negeri.
Komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% sejalan dengan konsep Ekonomi Pancasila. Hal ini ditegaskan oleh politikus Partai Golkar, Bayu Airlangga, bahwa Presiden Prabowo memiliki visi untuk membangun perekonomian yang mandiri, adil, dan berkelanjutan. Visi ini tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek kemandirian dan keberlanjutan, yang merupakan inti dari Ekonomi Pancasila. Presiden Prabowo ingin membangun Indonesia Maju dan Berdaulat dengan fondasi ekonomi yang kuat, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain dan mampu berdiri kokoh dengan kekuatan sendiri.
Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo juga mencakup pengembangan sektor hilirisasi, pembangunan infrastruktur, dan pemanfaatan energi. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintahan baru ini yang bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Sebagai salah satu bank milik negara, BRI melihat kebijakan ini sebagai upaya sinergis untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, terutama di sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dengan memperkuat hilirisasi, misalnya, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sebelum diekspor, yang pada akhirnya akan meningkatkan devisa negara dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Presiden Prabowo juga berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Dengan melibatkan UMKM, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Pemberdayaan UMKM ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai landasan utama.
Di samping itu, Presiden Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap kemandirian ekonomi. Bayu Airlangga menyoroti bahwa sosok Presiden Prabowo adalah pemimpin yang tidak hanya memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki visi kemandirian yang jelas. Visi ini diwujudkan melalui kebijakan yang mengedepankan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Misalnya, kebijakan untuk meningkatkan produksi pangan lokal diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan hasil produksi sendiri.
Pemerataan ekonomi juga menjadi perhatian utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Melalui program pembangunan infrastruktur yang berfokus pada daerah-daerah tertinggal, pemerintah bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat ekonomi nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Dengan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih merata dan tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Program ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar Ekonomi Pancasila.
Sunarso juga menambahkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan sinyal positif bagi pelaku usaha dan sektor perbankan. Target ini dianggap realistis karena didukung oleh kebijakan-kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-kemandirian. Sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target ini, sehingga ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Prabowo dan tim ekonominya berfokus pada pembangunan yang berorientasi pada hasil nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Presiden Prabowo juga berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebagai penggerak utama ekonomi. Pemerintah telah merancang program-program pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Hal ini penting mengingat SDM yang berkualitas akan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global. Dengan adanya tenaga kerja yang handal, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan ekonomi internasional.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Target pertumbuhan ekonomi, kebijakan hilirisasi, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kemandirian ekonomi merupakan pilar-pilar utama yang akan menjadi landasan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, cita-cita Ekonomi Pancasila yang mandiri, adil, dan berkelanjutan diharapkan dapat segera terwujud, menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat dan tangguh di tengah persaingan global.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi