Mewaspadai Provokasi Reuni 212 Ganggu Program Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Oleh : Lukman Keenan Adar )*
Reuni 212 pada 2 Desember 2024 mendatang menjadi topik yang semakin ramai diperbincangkan di berbagai media dan kalangan masyarakat. Namun, di tengah hiruk-pikuk rencana tersebut, penting untuk mewaspadai potensi provokasi yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi, khususnya dalam era pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keberlanjutan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dapat terhambat apabila kegiatan yang tidak produktif dan berpotensi mengganggu ketertiban umum terus berkembang. Oleh karena itu, perhatian publik seharusnya terfokus pada pencapaian yang lebih substansial bagi kesejahteraan rakyat, bukan pada reuni yang hanya mengulang dinamika yang sama.
Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Kanjeng Pangeran Norman, menyatakan bahwa tidak seharusnya acara tersebut mendapatkan perhatian berlebihan. Menurutnya, kelompok yang terlibat dalam reuni itu merupakan orang-orang yang sama, dan mereka sudah kehilangan pengaruh signifikan di masyarakat.
Dalam pandangannya, Reuni 212 bukanlah suatu agenda yang relevan, mengingat Pilkada telah berjalan dengan damai tanpa adanya hambatan berarti. Selain itu, hari Senin adalah hari yang penting bagi masyarakat untuk memulai aktivitas kerja dan mencari nafkah.
Dengan alasan tersebut, kegiatan yang dapat mengganggu rutinitas itu seharusnya dihindari. Terlebih, pasalnya pada hari Senin sendiri menjadi hari orang untuk mulai bekerja, sehingga hendaknya jangan sampai ada gangguan apapun yang mengganggu orang dalam mencari nafkah.
Norman juga mengapresiasi kerja keras TNI dan Polri yang telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Sebagai masyarakat, dukungan terhadap aparat keamanan dalam menjaga situasi kondusif sangatlah penting, karena stabilitas sosial menjadi faktor kunci bagi tercapainya pemerataan ekonomi di Indonesia.
Fokus pada ketenangan masyarakat haruslah lebih diutamakan, karena apabila terdapat gangguan sosial yang berpotensi menciptakan ketegangan, maka hal ini justru akan merugikan ekonomi yang sedang berproses di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Dalam konteks ekonomi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai reformasi semakin menunjukkan komitmen untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, kebijakan yang mencakup kenaikan tarif PPN menjadi 12% adalah langkah yang diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah berjanji untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengeliminasi PPN pada barang kebutuhan pokok dan memastikan sektor-sektor yang rentan tetap terlindungi.
Dalam pandangan Airlangga, kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, memperkuat keuangan negara, serta mengurangi defisit anggaran. Semuanya ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Namun, apabila ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas tersebut dengan kegiatan yang tidak memiliki tujuan produktif, maka dampak negatif terhadap ekonomi bisa terjadi.
Dalam periode transisi menuju pemerintahan yang lebih stabil dan terkendali, sangat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menentukan fokus perhatian. Jangan sampai acara yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan justru menyedot perhatian dan energi yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program penting.
Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan esensi dari pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah memfokuskan diri pada upaya pemerataan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Erick menambahkan, BUMN terus memperluas program-program ekonomi kerakyatan, seperti pembiayaan untuk UMKM dan ultramikro, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia.
Selain itu, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur dan Tol Trans Sumatera, diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam mendongkrak perekonomian.
Seluruh elemen masyarakat harus bijak dalam menanggapi situasi tersebut. Mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial, dan menjaga ketertiban adalah langkah yang lebih produktif dan bermanfaat bagi bangsa.
Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo, pemerataan ekonomi adalah kunci utama untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, dan semua pihak seharusnya mendukung upaya pemerintah untuk mencapainya.
Reuni 212 berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Stabilitas yang telah dijaga oleh aparat TNI dan Polri harus dipertahankan agar pemerataan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, setiap provokasi yang berpotensi menciptakan kerusuhan atau ketegangan harus dapat diredam agar tidak mengganggu proses pembangunan yang sedang berjalan.
Acara yang hanya menyedot perhatian publik dan berpotensi memecah konsentrasi sosial tidak seharusnya mendapatkan tempat lebih di hati masyarakat. Fokus utama haruslah pada masa depan yang lebih baik dan stabil bagi seluruh rakyat Indonesia.