Januari 12, 2026

Tahun: 2025

Waspadai Bahaya Adiksi Judi Online Picu Aksi Kriminalitas di Masyarakat

Oleh: Rendy Putra Wijaya )*

Fenomena judi online atau judol di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Selain menggerus mental generasi muda, kegiatan ilegal ini menciptakan kemiskinan baru dan meningkatkan angka kriminalitas di tengah masyarakat. Dampak destruktif dari judi online tidak dapat diremehkan karena sifat adiksinya yang merusak kehidupan individu dan lingkungan sosial secara luas.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menggambarkan judi online sebagai bencana sosial yang mengancam keberlangsungan masyarakat. Muhaimin menilai bahwa masalah ini merusak siklus kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya upaya mitigasi, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi korban sebagai langkah strategis untuk menangani masalah ini.

Bahaya judi online tidak hanya terbatas pada kerugian finansial. Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Ahmad Athoillah, menyebutkan bahwa dampaknya mencakup degradasi karakter bangsa. Ia menjelaskan bahwa generasi muda, yang seharusnya produktif, justru terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya melalui judi. Menurutnya, pada tahun 2024 terdapat sekitar 8,8 juta pemain judi online di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari kalangan muda berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi peringatan serius bagi pembangunan bangsa.

Kasus tragis di Padang Pariaman baru-baru ini menjadi bukti nyata dampak negatif dari judi online. Seorang ayah tiri menganiaya anak tirinya yang masih balita setelah mengalami kekalahan dalam berjudi. Kekerasan tersebut menyebabkan korban mengalami patah tulang paha dan luka lebam. Kasus ini, menurut berbagai pihak, mencerminkan bagaimana tekanan psikologis akibat adiksi judi online dapat memicu tindak kriminal.

Di tempat lain, di Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, seorang pria ditemukan tewas gantung diri. Kapoda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto menyatakan bahwa korban terlilit utang akibat sering bermain judi online. Salah satu saksi menjelaskan bahwa korban sebelumnya ditagih utang sebesar Rp850.000 tetapi tidak mampu melunasinya. Kasus ini memperlihatkan bagaimana judi online dapat menghancurkan stabilitas ekonomi individu dan berujung pada tragedi.

Ahmad Athoillah juga menekankan bahwa adiksi judi online memperkuat pola hidup instan yang menjauhkan generasi muda dari produktivitas. Ia mengatakan bahwa alih-alih mengejar pendidikan atau keterampilan, generasi muda justru terjebak dalam kebiasaan yang merusak. Oleh karena itu, menurutnya, generasi muda seharusnya diarahkan pada pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan untuk mendukung pembangunan bangsa.

Penanganan judi online membutuhkan pendekatan holistik. Penegakan hukum terhadap platform judi online harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Namun, langkah ini perlu diiringi dengan kampanye edukasi tentang bahaya judi online serta pentingnya literasi digital. Masyarakat, khususnya generasi muda, harus diberikan pemahaman mendalam tentang dampak negatif dari kegiatan ilegal ini. Selain itu, peran keluarga dalam membimbing anak-anak dan remaja untuk menjauhi pola hidup instan menjadi sangat penting.

Lebih jauh, pemerintah dan berbagai pihak terkait harus menciptakan alternatif yang positif bagi generasi muda. Peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program kewirausahaan adalah langkah konkret yang dapat mengurangi daya tarik judi online. Athoillah menggarisbawahi pentingnya memastikan generasi muda memiliki akses pada aktivitas positif untuk menghindarkan mereka dari janji-janji palsu yang ditawarkan oleh judi online.

Kesadaran kolektif masyarakat juga diperlukan untuk memerangi fenomena ini. Keterlibatan komunitas lokal dalam memberikan edukasi dan dukungan bagi korban adiksi judi online dapat menjadi solusi tambahan. Selain itu, membangun lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai produktivitas dan integritas sangat diperlukan untuk membendung dampak buruk judi online.

Langkah preventif juga perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses ke situs judi online. Selain itu, aplikasi pendeteksi konten ilegal dapat dioptimalkan untuk meminimalkan paparan masyarakat terhadap judi online. Pendekatan ini tidak hanya akan menekan keberadaan platform ilegal tetapi juga memberi sinyal tegas bahwa pemerintah serius menangani masalah ini.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor pendidikan untuk memasukkan materi bahaya judi online dalam kurikulum sekolah. Edukasi sejak dini tentang risiko judi online akan membantu anak-anak memahami konsekuensi negatifnya, sehingga mereka tumbuh dengan kesadaran untuk menjauhi kegiatan ilegal ini. Dukungan ini juga akan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan generasi muda yang lebih berkualitas.

Melihat dampak luas dari fenomena ini, masyarakat Indonesia harus waspada terhadap bahaya judi online. Dengan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga, masalah ini dapat diatasi. Kita harus memastikan bahwa generasi muda Indonesia tetap berada di jalur yang benar, menjadi individu yang produktif dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Sebab, masa depan Indonesia berada di tangan mereka, dan tidak boleh dirusak oleh aktivitas ilegal seperti judi online.

*) Penulis merupakan kontributor Singkawangpos.com

Apresiasi Upaya Pemerintah Berantas Judi Online di Era Digital

Oleh: Hana Widya Saraswati

Judi online atau yang sering disebut “judol,” menjadi salah satu tantangan besar di era teknologi yang terus berkembang pesat. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kasus percobaan bunuh diri akibat kerugian finansial. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas aktivitas ilegal ini melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret.

Berdasarkan data yang diungkapkan dalam konferensi pers oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, angka transaksi judi online di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai Rp900 triliun. Fakta ini menunjukkan betapa masifnya perputaran uang dalam industri ilegal tersebut. Bahkan, jumlah pemain judi online diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, dengan mayoritas pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Situasi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi dari berbagai pihak.

Media sosial, khususnya platform yang dikelola oleh perusahaan Meta, menjadi saluran utama penyebaran iklan judi online. Iklan-iklan tersebut sering kali disisipkan dalam video singkat yang menarik perhatian pengguna, sehingga tanpa disadari, mereka menjadi target kampanye iklan tersebut. Algoritma media sosial hanya memerlukan waktu tiga detik interaksi untuk mengelompokkan pengguna sebagai target audiens. Hal ini menjadikan iklan judi online sangat sulit dihindari oleh masyarakat awam.

Seorang konten kreator, Sepihara, menjelaskan bahwa penyelenggara judi online tidak lagi membutuhkan influencer atau endorsement untuk mempromosikan layanan mereka. Mereka cukup mengedit video yang sudah ada dan memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjalankan iklan secara masif. Dengan cara ini, eksposur terhadap iklan judi online menjadi sangat luas, terutama di kalangan generasi muda.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah melakukan berbagai langkah untuk memblokir konten terkait judi online. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Molly Prabawaty, menyebutkan bahwa sejak 2017 hingga awal 2025, sebanyak 5,5 juta konten judi online telah berhasil diblokir. Hanya dalam beberapa hari pertama tahun 2025, lebih dari 43.000 konten, akun, dan situs telah ditindak. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, penting bagi kita melindungi generasi muda dari konten judi online, pinjaman online ilegal, dan konten negatif lainnya di ruang digital.

Kemkomdigi juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan konten judol melalui laman resmi www.aduankonten.id. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas judi online. Dengan pelibatan aktif masyarakat, diharapkan penyebaran konten negatif dapat ditekan lebih efektif.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran konten. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih mampu mengenali dan menghindari jebakan iklan judi online. Dalam konteks ini, beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat meliputi penggunaan fitur blokir dan laporan pada setiap iklan yang mencurigakan, pengaturan preferensi iklan di platform media sosial, hingga mengubah lokasi regional untuk menghindari paparan iklan yang sama.

Namun, langkah-langkah ini tidak akan maksimal tanpa adanya kerja sama yang erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Platform media sosial perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menghapus iklan judi online. Di sisi lain, masyarakat juga harus lebih waspada terhadap modus operandi yang digunakan oleh penyelenggara judi online, seperti penyisipan iklan dalam konten yang tampak tidak berbahaya.

Pemerintah Indonesia patut diapresiasi atas komitmennya dalam menghadapi tantangan besar ini. Upaya untuk memberantas judi online mencerminkan perhatian serius terhadap dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal ini. Langkah-langkah seperti pemblokiran jutaan konten judi online dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan konten digital menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Selain itu, upaya pemerintah ini juga menjadi bagian dari agenda yang lebih luas dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman. Dengan melindungi generasi muda dari paparan konten negatif, pemerintah turut berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Jika langkah-langkah ini terus diperkuat, diharapkan fenomena judi online dapat diminimalisir secara signifikan, sehingga dampak negatifnya terhadap masyarakat dapat ditekan.

Dalam era digital yang penuh tantangan ini, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang baik, permasalahan sebesar apa pun dapat diatasi. Pemberantasan judi online bukan hanya tentang melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga tentang menjaga integritas sosial dan moral bangsa. Oleh karena itu, upaya pemerintah ini layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial - Lembaga Sosial Madani Institute

Pemerintah Pastikan Tidak Ada Toleransi terhadap Bandar Narkoba

Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya.

Dalam pandangan pemerintah, bandar narkoba adalah musuh utama yang harus dihukum berat tanpa ada toleransi sedikit pun.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan.

“Begini, 51 persen penghuni lapas itu ternyata adalah kasus narkoba, baik pengedar maupun pengguna,” jelas Otto.

Menurutnya, persoalan utama dalam kasus narkoba ini terletak pada pengedar yang menjadi sumber masalah.

“Kalau dia pengedar, itu enggak ada toleransi, itu harus dihukum berat. Bahkan, ada yang dihukum mati. Itu tidak ada yang kami persoalkan,” tegasnya.

Otto juga menyoroti kasus pengguna narkoba, terutama mereka yang masih berusia muda atau pengguna pemula.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap masa depan generasi muda yang terancam rusak akibat penyalahgunaan narkoba.

“Kan kita tahu, mereka kecil masuk penjara, kadang-kadang keluarnya jadi lebih jahat,” ujar Otto.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi bagi pengguna narkoba.

Dalam pandangannya, pengguna narkoba, khususnya yang masih muda, harus dipandang sebagai orang sakit yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hukuman penjara.

“Bagaimana sakit itu sembuh sehingga ada pemikiran bagaimana kalau hal itu dapat direhabilitasi saja ya, tidak perlu dipenjara, kecuali pengedar,” katanya.

Komitmen kuat juga terlihat dalam upaya Polri menangkap bandar narkoba internasional.

Baru-baru ini, Polri berhasil menangkap Roman Nazarenco, warga negara Ukraina yang menjadi bandar narkoba, di Bangkok, Thailand.

Penangkapan ini merupakan hasil kerja sama antara Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri dan Royal Thai Police.

“Kami menerima informasi dari Royal Thai Police. Segera setelah itu, kami berkoordinasi dengan NCB Bangkok dan Jakarta untuk memastikan langkah-langkah selanjutnya,” ujar Brigjen Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB-Interpol Indonesia.

Berkat kolaborasi yang solid, Polri berhasil membawa pelaku ke Indonesia hanya dalam waktu beberapa hari.

Penangkapan ini disebut sebagai langkah besar dalam memutus jaringan peredaran narkoba internasional.
Kolaborasi internasional ini juga mendapat apresiasi dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ia menegaskan bahwa kerja sama lintas negara menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk narkoba.

“Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dengan Interpol dan institusi penegak hukum negara lain demi keamanan global,” ujarnya.

Penangkapan ini menjadi bukti bahwa Indonesia tidak memberikan ruang bagi bandar narkoba untuk beroperasi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara.

***

Implementasikan Asta Cita, Pemerintah Gencarkan Pemberantasan Narkoba

*) Oleh : Bayu Perdana

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita delapan tujuan strategis pemerintah yang mencakup aspek ketahanan sosial dan keamanan nasional. Program pemberantasan narkoba yang digencarkan tersebut bertujuan memperkuat fondasi Indonesia sebagai bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Melalui berbagai lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, serta kementerian lainnya, pemerintah mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya menyasar bandar besar, tetapi juga peredaran narkoba dalam skala kecil di berbagai wilayah.

Selain penindakan tegas, pemerintah juga memprioritaskan upaya preventif dengan meningkatkan program edukasi di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, mahasiswa, tokoh agama, hingga komunitas sosial. Edukasi dini dianggap sebagai salah satu langkah paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam jeratan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat semakin aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan di pintu masuk perbatasan negara, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, yang kerap dijadikan jalur penyelundupan narkoba. Penambahan perangkat teknologi modern serta peningkatan jumlah personel di wilayah perbatasan telah membuahkan hasil dengan beberapa kasus penyelundupan besar berhasil digagalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Brigjen Pol Drs. Mashudi mengatakan pihaknya mengajak seluruh generasi muda untuk aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan pemberantasan narkoba. Pihaknya menambahkan, dalam upaya pemberantasan narkoba, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat. Tidak hanya penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi terus berkomitmen terus memperketat akses keluar masuk seseorang dari dan ke Indonesia guna meminimalisir penyelundupan narkoba.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, pemerintah juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani hidup sehat. Program rehabilitasi ini dilakukan secara terpadu, mulai dari layanan medis, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Langkah ini merupakan bentuk pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menyadari bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga dukungan agar mereka bisa bangkit dan meninggalkan masa kelamnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat, terutama keluarga. Polri mengajak masyarakat untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga dan meningkatkan komunikasi agar anggota keluarga, khususnya anak-anak dan remaja, terhindar dari risiko terpapar narkoba.

Orang tua diharapkan lebih aktif memantau aktivitas anak-anak mereka, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru yang digunakan sindikat narkoba, termasuk peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk permen atau makanan ringan agar lebih mudah mengelabui targetnya.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah memanfaatkan berbagai perangkat digital untuk mendukung operasi pemberantasan narkoba. Sistem pengawasan berbasis data dan aplikasi pelaporan masyarakat telah diimplementasikan untuk mempermudah pelacakan dan penindakan kasus narkoba secara cepat dan tepat.

Teknologi juga digunakan dalam proses penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti digital yang akurat, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang kerap beradaptasi dengan metode baru.

Dalam implementasi Asta Cita, pemerintah terus mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program pemberantasan narkoba, termasuk pengadaan alat pendukung, pelatihan petugas, dan sosialisasi di berbagai daerah.

Komitmen ini diperkuat dengan kebijakan strategis yang mengedepankan sinergi lintas sektor. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari semua elemen bangsa. Dengan komitmen kuat pemerintah melalui implementasi Asta Cita dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bebas dari ancaman narkoba.

Melalui kombinasi langkah tegas dan pendekatan humanis, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan memperkokoh ketahanan nasional di era modern ini.

*) Penulis merupakan pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Libatkan Koperasi Lokal, Program Makan Bergizi Gratis Tumbuhkan Perekonomian Rakyat

Jakarta – Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada bahan baku impor yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gantinya, ribuan koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan kebutuhannya.

"Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan," kata Menkop Budi Arie.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program MBG. Termasuk dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai dengan standar.

"Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik," ujar Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie juga memastikan untuk pengadaan baku semuanya merupakan produk dalam negeri atau tidak ada impor. Hal ini dimaksudkan agar perputaran ekonomi masyarakat bisa berputar dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian wilayah.

"Ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena ini yang bergerak adalah ekonomi bawah, jadi misalnya petani akan bersemangat karena ada offtakernya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Menkop Budi Arie.

Selain itu, biaya untuk setiap porsi makanan pada program Makan Bergizi Gratis tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000. Hal ini seperti yang dijelaskan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino.

"Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000," ujar Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.

"Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," kata Noudhy.

***

Program Makan Bergizi Gratis Solusi untuk Pemerataan Ekonomi

Oleh: Vina Gayatri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak awal Januari 2025 menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan asupan gizi kepada anak-anak, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di tingkat desa. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, yang melihat dampak positifnya secara langsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengamati bahwa program MBG telah memberikan perubahan signifikan pada pola konsumsi anak-anak sekolah. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang seringkali kurang bergizi kini memiliki akses terhadap makanan sehat dan berkualitas.

Luhut menilai hal ini sebagai langkah awal yang baik untuk mendukung masa depan generasi muda Indonesia. Selain manfaat langsung untuk anak-anak, program ini juga memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Luhut, perputaran uang di desa meningkat karena kebutuhan bahan makanan untuk program ini dipasok dari produsen lokal. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti penjualan sayuran, daging, dan kebutuhan lainnya, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Program MBG juga diakui mampu meringankan beban konsumsi rumah tangga. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mencatat bahwa dengan adanya program ini, keluarga yang memiliki anak usia sekolah dapat menghemat pengeluaran sehari-hari.

Jika satu anak menerima makan bergizi setara Rp10 ribu per hari, keluarga dengan dua anak dapat menghemat hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah tersebut hampir setara dengan garis kemiskinan di banyak daerah, sehingga memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan.

Efek berganda dari program ini juga terlihat pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan makanan. Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di pedesaan. Para produsen lokal, seperti petani dan peternak, mendapatkan pasar yang stabil untuk produk mereka.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk ibu rumah tangga yang dapat bekerja di dapur atau membantu distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan meningkatnya pesanan bahan makanan untuk program ini, UMKM pun mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, menciptakan dampak positif yang meluas.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari pengelolaan logistik yang efisien dan keterlibatan koperasi sebagai penghubung antara produsen lokal dan pelaksana program di lapangan. Koperasi menjadi wadah penting untuk memastikan bahan makanan yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu.

Selain itu, koperasi juga memainkan peran dalam sistem pembayaran yang transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat ekonomi secara adil. Peran koperasi ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program dan memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam pelaksanaannya, program MBG sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa gizi yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan bergizi setiap hari, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan pengamat ekonomi. Mereka melihat bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari produsen lokal hingga koperasi, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Efek jangka panjangnya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.

Meski program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, hasil yang dicapai sudah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pemerintah diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program ini, sehingga semakin banyak anak-anak dan keluarga yang dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UMKM, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh nyata bagaimana intervensi pemerintah dapat menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
)* Kontributor Jendela Baca Institute