Maret 15, 2025

Bulan: Januari 2025

Implementasikan Asta Cita, Pemerintah Gencarkan Pemberantasan Narkoba

*) Oleh : Bayu Perdana

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Upaya ini menjadi bagian dari implementasi Asta Cita delapan tujuan strategis pemerintah yang mencakup aspek ketahanan sosial dan keamanan nasional. Program pemberantasan narkoba yang digencarkan tersebut bertujuan memperkuat fondasi Indonesia sebagai bangsa yang sehat dan berdaya saing tinggi.

Melalui berbagai lembaga terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri, serta kementerian lainnya, pemerintah mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional. Penegakan hukum yang tegas tidak hanya menyasar bandar besar, tetapi juga peredaran narkoba dalam skala kecil di berbagai wilayah.

Selain penindakan tegas, pemerintah juga memprioritaskan upaya preventif dengan meningkatkan program edukasi di sekolah, kampus, dan masyarakat umum. Program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, mahasiswa, tokoh agama, hingga komunitas sosial. Edukasi dini dianggap sebagai salah satu langkah paling efektif untuk mencegah generasi muda terjerumus dalam jeratan narkoba.

Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda NTB, Kombes Pol. Deddy Supriadi, menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat semakin aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga berkomitmen memperketat pengawasan di pintu masuk perbatasan negara, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, yang kerap dijadikan jalur penyelundupan narkoba. Penambahan perangkat teknologi modern serta peningkatan jumlah personel di wilayah perbatasan telah membuahkan hasil dengan beberapa kasus penyelundupan besar berhasil digagalkan dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Brigjen Pol Drs. Mashudi mengatakan pihaknya mengajak seluruh generasi muda untuk aktif dalam upaya pencegahan peredaran dan pemberantasan narkoba. Pihaknya menambahkan, dalam upaya pemberantasan narkoba, seluruh lapisan masyarakat harus terlibat. Tidak hanya penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan generasi muda yang rentan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi terus berkomitmen terus memperketat akses keluar masuk seseorang dari dan ke Indonesia guna meminimalisir penyelundupan narkoba.

Sebagai bagian dari strategi menyeluruh, pemerintah juga memperkuat layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba agar mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani hidup sehat. Program rehabilitasi ini dilakukan secara terpadu, mulai dari layanan medis, konseling psikologis, hingga pelatihan keterampilan untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Langkah ini merupakan bentuk pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Pemerintah menyadari bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga dukungan agar mereka bisa bangkit dan meninggalkan masa kelamnya.

Kapolda NTB, Irjen Pol. Hadi Gunawan mengatakan pihaknya terus berupaya mendukung upaya pemerintah memberantas narkoba. Upaya pemberantasan narkoba tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat, terutama keluarga. Polri mengajak masyarakat untuk memperkuat pengawasan di lingkungan keluarga dan meningkatkan komunikasi agar anggota keluarga, khususnya anak-anak dan remaja, terhindar dari risiko terpapar narkoba.

Orang tua diharapkan lebih aktif memantau aktivitas anak-anak mereka, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus baru yang digunakan sindikat narkoba, termasuk peredaran narkoba yang dikemas dalam bentuk permen atau makanan ringan agar lebih mudah mengelabui targetnya.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, pemerintah memanfaatkan berbagai perangkat digital untuk mendukung operasi pemberantasan narkoba. Sistem pengawasan berbasis data dan aplikasi pelaporan masyarakat telah diimplementasikan untuk mempermudah pelacakan dan penindakan kasus narkoba secara cepat dan tepat.

Teknologi juga digunakan dalam proses penegakan hukum untuk mengumpulkan bukti digital yang akurat, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil. Pemerintah berharap pemanfaatan teknologi dapat mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang kerap beradaptasi dengan metode baru.

Dalam implementasi Asta Cita, pemerintah terus mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua program pemberantasan narkoba, termasuk pengadaan alat pendukung, pelatihan petugas, dan sosialisasi di berbagai daerah.

Komitmen ini diperkuat dengan kebijakan strategis yang mengedepankan sinergi lintas sektor. Pengawasan rutin dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai target dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan jangka panjang yang membutuhkan sinergi dari semua elemen bangsa. Dengan komitmen kuat pemerintah melalui implementasi Asta Cita dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan cita-cita sebagai negara yang bebas dari ancaman narkoba.

Melalui kombinasi langkah tegas dan pendekatan humanis, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin kuat dalam menjaga generasi muda dari bahaya narkoba dan memperkokoh ketahanan nasional di era modern ini.

*) Penulis merupakan pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

Libatkan Koperasi Lokal, Program Makan Bergizi Gratis Tumbuhkan Perekonomian Rakyat

Jakarta – Dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun hingga akhir tahun 2025 dengan target penerima manfaat mencapai 19,47 juta orang. Pasokan bahan baku akan dipenuhi oleh koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa tidak ada bahan baku impor yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gantinya, ribuan koperasi dan UMKM menjadi pemasok bahan kebutuhannya.

"Koperasi-koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk men-supply kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti beras, ikan, telur, ayam, sayur, susu, daging dan buah-buahan," kata Menkop Budi Arie.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG ini. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program MBG. Termasuk dengan pendampingan yang ketat untuk melakukan standarisasi dapurnya dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai dengan standar.

"Peran koperasi di dalam MBG antara lain mendukung petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai penyedia bahan pangan bergizi, mengelola Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) dan distribusi logistik," ujar Menkop Budi Arie.

Menkop Budi Arie juga memastikan untuk pengadaan baku semuanya merupakan produk dalam negeri atau tidak ada impor. Hal ini dimaksudkan agar perputaran ekonomi masyarakat bisa berputar dan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian wilayah.

"Ini akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena ini yang bergerak adalah ekonomi bawah, jadi misalnya petani akan bersemangat karena ada offtakernya yaitu Badan Gizi Nasional (BGN)," kata Menkop Budi Arie.

Selain itu, biaya untuk setiap porsi makanan pada program Makan Bergizi Gratis tidak dibatasi hanya pada Rp 10.000. Hal ini seperti yang dijelaskan Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdrino.

"Jadi kita tidak fokus pada satu porsi harganya berapa, tapi yang paling penting efisiensi dari anggaran tersebut. Kalau memang Rp10.000 bisa dilakukan dan di beberapa titik bisa dilakukan Rp10.000," ujar Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa anggaran untuk setiap porsi makanan tidak terikat pada angka Rp 10.000. Jika diperlukan jumlah yang lebih besar, hal tersebut masih dapat diakomodasi.

"Jadi saya rasa memang dari semua kepala, termasuk Kepala BGN, petinggi BGN, semua menyampaikan bahwa anggaran itu yang difokuskan adalah seberapa efisiennya. Kalau misalnya bisa dari jangka mungkin Rp 10.000, ada yang Rp 12.000, Rp 15.000," kata Noudhy.

***

Program Makan Bergizi Gratis Solusi untuk Pemerataan Ekonomi

Oleh: Vina Gayatri )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pemerintah sejak awal Januari 2025 menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan asupan gizi kepada anak-anak, tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di tingkat desa. Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, yang melihat dampak positifnya secara langsung.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengamati bahwa program MBG telah memberikan perubahan signifikan pada pola konsumsi anak-anak sekolah. Anak-anak yang sebelumnya hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang seringkali kurang bergizi kini memiliki akses terhadap makanan sehat dan berkualitas.

Luhut menilai hal ini sebagai langkah awal yang baik untuk mendukung masa depan generasi muda Indonesia. Selain manfaat langsung untuk anak-anak, program ini juga memberikan dorongan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Menurut Luhut, perputaran uang di desa meningkat karena kebutuhan bahan makanan untuk program ini dipasok dari produsen lokal. Hal ini menciptakan aktivitas ekonomi baru, seperti penjualan sayuran, daging, dan kebutuhan lainnya, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat desa.

Program MBG juga diakui mampu meringankan beban konsumsi rumah tangga. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, mencatat bahwa dengan adanya program ini, keluarga yang memiliki anak usia sekolah dapat menghemat pengeluaran sehari-hari.

Jika satu anak menerima makan bergizi setara Rp10 ribu per hari, keluarga dengan dua anak dapat menghemat hingga Rp400 ribu per bulan. Jumlah tersebut hampir setara dengan garis kemiskinan di banyak daerah, sehingga memberikan ruang bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan.

Efek berganda dari program ini juga terlihat pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penyediaan bahan makanan. Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menjelaskan bahwa program MBG menciptakan peluang ekonomi baru, khususnya di pedesaan. Para produsen lokal, seperti petani dan peternak, mendapatkan pasar yang stabil untuk produk mereka.

Selain itu, program ini juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, termasuk ibu rumah tangga yang dapat bekerja di dapur atau membantu distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Dengan meningkatnya pesanan bahan makanan untuk program ini, UMKM pun mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, menciptakan dampak positif yang meluas.

Keberhasilan program MBG tidak terlepas dari pengelolaan logistik yang efisien dan keterlibatan koperasi sebagai penghubung antara produsen lokal dan pelaksana program di lapangan. Koperasi menjadi wadah penting untuk memastikan bahan makanan yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah cukup dan tepat waktu.

Selain itu, koperasi juga memainkan peran dalam sistem pembayaran yang transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dapat merasakan manfaat ekonomi secara adil. Peran koperasi ini menjadi salah satu kunci keberlanjutan program dan memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam pelaksanaannya, program MBG sejalan dengan agenda pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah menyadari bahwa gizi yang baik adalah fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan bergizi setiap hari, program ini tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi yang lebih sehat dan produktif. Hal ini menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan pengamat ekonomi. Mereka melihat bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui MBG adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari produsen lokal hingga koperasi, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Efek jangka panjangnya diharapkan mampu mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat akar rumput.

Meski program ini masih dalam tahap awal pelaksanaan, hasil yang dicapai sudah menunjukkan dampak positif yang signifikan. Pemerintah diharapkan terus berkomitmen untuk meningkatkan cakupan dan kualitas program ini, sehingga semakin banyak anak-anak dan keluarga yang dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, UMKM, dan masyarakat perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Program Makan Bergizi Gratis adalah contoh nyata bagaimana intervensi pemerintah dapat menciptakan perubahan positif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, program ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi sekaligus membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
)* Kontributor Jendela Baca Institute