UMKM Sektor Perikanan Jadi Penopang Ekonomi Sirkular di Pemerintahan Prabowo
JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian berbasis keberlanjutan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan. Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi sirkular dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), menggelar Workshop Pemberdayaan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur, yang melibatkan 300 UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Acara ini bertujuan mempercepat transformasi UMKM menjadi pelaku usaha berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global dan mendapat antusiasme peserta dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, hingga Pasuruan. Tidak hanya UMKM, 10 koperasi binaan juga dilibatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM.
Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan semangat ekonomi biru yang diusung KKP untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
“Melalui produk perikanan berkelanjutan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan,” ujar Budi.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk koperasi binaan, untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan konsultasi langsung.
Sebagai tindak lanjut, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari fasilitasi ekspor oleh LNSW hingga manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Selain itu, layanan konsultasi mencakup pembiayaan dari lembaga seperti LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta proses perizinan usaha dan sertifikasi produk.
Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto menegaskan bahwa pihaknya selalu ingin UMKM dapat bersaing di kancah internasional dengan akses yang mudah.
“Kami ingin memastikan UMKM mendapat akses yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam proses ekspor,” kata Catur.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM sektor perikanan diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional melalui produk-produk berbasis protein.
“Produk perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan implementasi ekonomi biru, kita juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” jelas Trenggono.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong UMKM sektor perikanan agar naik kelas melalui penguatan kapasitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta digitalisasi usaha. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, kegiatan serupa akan direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia.
“Dengan SDM yang semakin kompeten, kami yakin UMKM perikanan Indonesia akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi.
(*/rls)
