Tokoh Agama Papua Dukung Pemerintah Tindak Tegas OPM

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM terhadap masyarakat sipil di Papua tidak hanya melanggar nilai kemanusiaan, tetapi juga menodai cita-cita damai yang diinginkan seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asli Papua. Negara tidak boleh ragu dan tidak boleh mundur dalam melindungi warganya. Ketegasan pemerintah dalam memberantas OPM merupakan keniscayaan konstitusional untuk memastikan keselamatan rakyat, keberlanjutan pembangunan, serta masa depan Papua yang aman dan bermartabat.

Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan negara di Papua dijalankan secara komprehensif. Di satu sisi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Di sisi lain, negara menegakkan hukum secara terukur terhadap kelompok bersenjata yang memilih jalan kekerasan. Dua pendekatan ini bukanlah kontradiksi, melainkan satu kesatuan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil dan pemulihan rasa aman.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa korban utama kekerasan OPM justru masyarakat kecil. Petani, pedagang, tukang ojek, dan warga kampung menjadi sasaran intimidasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan perjuangan, melainkan kejahatan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, langkah tegas pemerintah memperoleh legitimasi moral yang kuat dari suara tokoh-tokoh masyarakat Papua sendiri.

Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam menyuarakan nurani publik. Tokoh agama yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua, Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang dilakukan OPM terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Pandangan tersebut menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah pihak yang tidak bersenjata dan hanya berupaya mempertahankan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak pantas dijadikan target dalam konflik apa pun. Seruan moral ini menunjukkan bahwa kekerasan OPM tidak mendapat pembenaran, bahkan dari komunitas religius yang hidup dan melayani di Papua.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas bahwa narasi perjuangan yang kerap diklaim OPM telah kehilangan pijakan etis. Ketika senjata diarahkan kepada rakyat sendiri, maka yang terjadi bukanlah perlawanan, melainkan penindasan. Pemerintah dengan demikian tidak sedang berhadapan dengan aspirasi damai, melainkan dengan ancaman nyata terhadap keselamatan warga negara. Negara wajib hadir secara tegas untuk menghentikan siklus kekerasan ini.

Ketegasan pemerintah juga harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan pada mayoritas rakyat Papua yang menginginkan kedamaian. Pembangunan yang tengah berjalan, mulai dari pembukaan akses transportasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan, membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Tanpa penegakan hukum yang kuat, pembangunan akan terus disabotase oleh aksi kekerasan, dan masyarakat kembali menjadi korban.

Lebih jauh, kebijakan pemerintah dalam memberantas OPM tidak dijalankan secara serampangan. Aparat keamanan bekerja dengan prinsip kehati-hatian dan berorientasi pada perlindungan warga sipil. Pendekatan ini penting untuk menepis tudingan yang kerap memelintir fakta, seolah-olah negara menjadi ancaman bagi rakyat Papua. Justru sebaliknya, negara hadir untuk memastikan warga Papua dapat hidup tanpa rasa takut.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga berarti mendukung ruang dialog yang sehat dan damai. Pemerintah secara konsisten membuka ruang bagi aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan melalui jalur konstitusional. Namun, dialog tidak mungkin tumbuh di bawah bayang-bayang senjata. Oleh karena itu, penindakan terhadap kelompok bersenjata menjadi prasyarat agar ruang damai dapat benar-benar terbuka.

Dalam konteks ini, suara tokoh agama seperti Pdt. Dr. Yones Wenda, S.Th memiliki arti penting sebagai cermin aspirasi akar rumput. Ketika tokoh gereja secara terbuka menolak kekerasan terhadap warga sipil, pesan yang sampai kepada publik sangat jelas bahwa masyarakat Papua mendambakan keamanan, bukan konflik berkepanjangan.

Ke depan, konsistensi pemerintah menjadi kunci. Ketegasan terhadap OPM harus terus dibarengi dengan percepatan kesejahteraan rakyat. Penegakan hukum yang adil, pembangunan yang merata, serta pelibatan tokoh lokal dalam menjaga harmoni sosial akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Dengan langkah yang terukur dan berkeadilan, Papua dapat keluar dari bayang-bayang kekerasan menuju masa depan yang damai.

Memberantas OPM bukan semata agenda keamanan, melainkan misi kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga Papua dapat bekerja, beribadah, dan membesarkan keluarga tanpa ancaman senjata. Ketika rakyat dilindungi dan suara moral dari tokoh masyarakat terus menguat, maka jalan menuju Papua yang aman, damai, dan sejahtera akan semakin terbuka lebar.

Keberanian pemerintah dalam mengambil langkah tegas terhadap OPM juga mencerminkan komitmen negara untuk tidak membiarkan teror menguasai ruang hidup masyarakat Papua. Kebijakan keamanan yang dijalankan menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada intimidasi, melainkan berdiri di garis depan untuk melindungi warga sipil. Ketegasan ini justru menjadi bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat Papua yang selama ini menjadi korban kekerasan berkepanjangan. Dengan kehadiran negara yang kuat, masyarakat memperoleh kepastian bahwa keselamatan dan hak hidup mereka dijamin oleh konstitusi.

Dukungan moral dari tokoh agama Papua semakin memperkokoh legitimasi kebijakan pemerintah tersebut. Pandangan tokoh agama di Papua memperlihatkan keselarasan antara langkah negara dan suara nurani masyarakat lokal yang menghendaki penghentian kekerasan. Sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat ini menjadi modal sosial penting untuk mempercepat terciptanya Papua yang aman dan damai. Dalam kerangka itu, kebijakan pemerintah memberantas OPM tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kuat secara moral karena berpijak pada aspirasi rakyat Papua sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua