Revitalisasi Tata Kelola Pendidikan Kunci Percepatan Pembangunan Papua

Oleh : Maria Suhiap )*

Revitalisasi tata kelola pendidikan di Papua menjadi isu sentral dalam percepatan pembangunan di wilayah Bumi Cendrawasih tersebut. Papua, sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, juga menyimpan tantangan besar dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu pilar utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, perbaikan dalam tata kelola pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing, sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang Papua.

Ketua Pokja Papua Cerdas BP3OKP, Drs. Arius Mofu, menyampaikan bahwa persoalan tata kelola pendidikan di Papua belum mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan di tingkat pemerintah pusat hingga daerah belum sepenuhnya berhasil menjawab tantangan mendasar di Papua, seperti kemiskinan, stunting, dan rendahnya kualitas pendidikan.

Mofu menilai, revitalisasi tata kelola pendidikan harus dimulai dari perumusan kebijakan yang lebih baik dan pelaksanaan yang lebih efektif di lapangan. Dengan demikian, pendidikan di Papua dapat menjadi fondasi kuat bagi pembangunan wilayah tersebut dalam jangka panjang.

Mofu juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memegang komitmen kuat dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Papua Periode 2022-2041 (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).

Menurutnya, kedua dokumen tersebut menjadi acuan penting bagi seluruh program pembangunan di Papua, termasuk dalam bidang pendidikan. Setiap kebijakan dan rencana aksi harus merujuk pada dokumen tersebut serta terintegrasi dengan sistem informasi seperti SIPPP, Krisna, SIPD, dan SIPKD, yang membantu memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di lapangan.

Program-program prioritas seperti Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang tercantum dalam RIPPP dan RAPPP, harus dijalankan dengan konsisten dan terukur. Dalam konteks pendidikan, Program Papua Cerdas menjadi salah satu program utama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan SDM Papua yang mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Mofu menilai bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat dan daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, Zainuri, mengungkapkan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas yang akan mendapatkan intervensi perbaikan dalam hal tata kelola.

Pihaknya berencana melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Papua. Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan, yang menjadi bagian dari Program Papua Cerdas. Zainuri melihat bahwa pendidikan di Papua memerlukan perhatian khusus mengingat perannya yang sangat strategis dalam menciptakan SDM unggul.

Zainuri juga menyampaikan bahwa sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program pendidikan di Papua.

Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan seluruh program pendidikan yang telah dirumuskan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama bagi Papua untuk dapat memanfaatkan potensi alamnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Pj. Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong. Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal peningkatan pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. SDM yang unggul dalam kapasitas dan kompetensinya menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di wilayah Papua. Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Ramses memberikan dukungannya terhadap kegiatan pembinaan SPIP yang dilakukan oleh BPKP di Papua. Menurutnya, penguatan tata kelola pendidikan melalui pembinaan SPIP akan membantu memastikan bahwa setiap program pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tata kelola yang baik sangat penting untuk menjamin bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan digunakan dengan tepat dan memberikan hasil yang maksimal. Ramses juga menambahkan bahwa pemerintah daerah harus terus berkomitmen dalam memperbaiki kualitas pendidikan di Papua, karena SDM yang unggul merupakan prasyarat utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, revitalisasi tata kelola pendidikan di Papua menjadi langkah penting dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan perbaikan tata kelola yang mencakup pengawasan yang ketat, integrasi kebijakan, dan pelaksanaan yang efektif, sektor pendidikan di Papua diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, BPKP, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program pendidikan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga akan membuka peluang bagi masyarakat Papua untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah berjuluk Kota Emas tersebut. Jika revitalisasi tata kelola pendidikan dilakukan dengan baik, Papua memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang unggul di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bali