Percepatan Pembangunan Papua sebagai Upaya Pemerataan Kesejahteraan

Oleh Marlina Sawor )*

Percepatan pembangunan di Papua menjadi salah satu agenda utama Pemerintah sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, langkah-langkah konkret pemerintah berhasil menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua. Melalui berbagai program strategis, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bandara, Papua kini semakin terhubung dengan wilayah-wilayah lain, memudahkan akses logistik dan mobilitas masyarakat.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua mengalami peningkatan sebesar 5,6% selama periode pemerintahan Presiden Jokowi. Kemajuan ini tidak terlepas dari implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah tersebut. RIPPP berfokus pada tiga variabel utama: Papua sehat, cerdas, dan produktif. Fokus pada ketiga aspek ini memberikan dorongan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Papua secara menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan produktivitas ekonomi.

Peningkatan IPM ini turut disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan di Papua, yang berhasil diturunkan dari 27,6% pada tahun 2014 menjadi 21% pada tahun 2023. Meskipun angka ini masih cukup tinggi dibandingkan daerah lain, penurunan yang signifikan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Papua mulai memberikan hasil yang nyata. Salah satu instrumen penting dalam mendorong perubahan ini adalah dana otonomi khusus (Otsus), yang selama 10 tahun terakhir telah mencapai Rp 117 triliun, meningkat 16% dari alokasi sebelumnya.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam mempercepat kemajuan Papua. Konektivitas antarwilayah, terutama di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, kini semakin membaik. Dengan infrastruktur transportasi yang lebih baik, masyarakat di Papua kini lebih mudah mengakses berbagai layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari warga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menyebut bahwa dalam perjalanannya, pembangunan Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Pemerintah juga gencar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasional. Berbagai program pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja lokal dilakukan guna mempersiapkan khususnya generasi muda di Papua dalam menghadapi persaingan di pasar kerja, terutama di sektor industri yang semakin berkembang di Papua. Peningkatan keterampilan ini menjadi penting mengingat banyaknya investasi besar yang masuk ke wilayah Papua, seperti industri tebu, smelter tembaga, hingga pabrik pupuk di Fakfak.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Imam Soejoedi mengatakan, investasi yang terus meningkat di Papua, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, telah memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian lokal. Jika pada tahun 2014 investasi di Indonesia lebih terpusat di Pulau Jawa, kini 52% dari total investasi berada di luar Pulau Jawa, dengan Papua menjadi salah satu wilayah yang mengalami lonjakan investasi signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam distribusi investasi yang lebih merata di seluruh Indonesia, sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun dari pinggiran.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Papua berkat investasi ini juga berimplikasi pada terbukanya lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana agar masyarakat setempat dapat berperan aktif dalam rantai pasok dan tidak hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Oleh karena itu, program-program pelatihan keterampilan dan vokasional terus digalakkan agar masyarakat di Papua dapat terlibat langsung dalam pembangunan dan merasakan manfaat ekonomi dari investasi yang masuk.

Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penanganan masalah stunting yang masih menjadi tantangan besar di Papua. Melalui program peningkatan gizi dan layanan kesehatan yang lebih baik, pemerintah berupaya untuk menurunkan angka stunting di Papua minimal 4% setiap tahunnya. Dengan memperbaiki kualitas gizi anak-anak di Papua, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas generasi muda, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan jangka panjang di wilayah ini.

Pemekaran wilayah di Papua dengan dibentuknya enam provinsi baru juga diharapkan akan semakin mempercepat laju pembangunan. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) ini diyakini mampu mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Belajar dari pengalaman pemekaran Papua Barat pada tahun 1999 yang sukses meningkatkan IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan, pemekaran di Papua diharapkan dapat memberikan hasil yang serupa.

Dengan kebijakan yang terarah dan pelaksanaan yang konsisten, Papua tidak hanya semakin terbuka terhadap perkembangan ekonomi, tetapi juga mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di Papua menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Papua diharapkan akan terus bergerak maju menuju kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

)* penulis merupakan mahasiswi asal Papua di Surabaya