Paket Ekonomi 2026: Strategi Menjaga Momentum Pertumbuhan
Oleh : Ricky Hardi Novianto
Paket Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan nasional di tengah dinamika global yang masih sarat ketidakpastian. Keberlanjutan kebijakan stimulus yang telah dijalankan sejak 2025 menunjukkan konsistensi negara dalam merawat stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif. Dengan pendekatan terintegrasi yang menyentuh sektor riil, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga deregulasi investasi, Paket Ekonomi 2026 dirancang tidak sekadar sebagai respons jangka pendek, tetapi sebagai fondasi penguatan struktur ekonomi nasional.
Pengalaman implementasi Paket Ekonomi 2025 memberikan landasan empiris yang kuat bagi kelanjutan kebijakan pada 2026. Sejumlah program akselerasi terbukti mampu menahan tekanan eksternal sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Program magang nasional, misalnya, telah melampaui target awal dengan menyerap lebih dari seratus ribu lulusan perguruan tinggi. Capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus menekan potensi pengangguran terdidik di tengah perubahan struktur ekonomi.
Di sisi lain, perlindungan terhadap daya beli pekerja menjadi fokus penting dalam paket kebijakan ini. Kebijakan pajak yang bersifat countercyclical, seperti penanggungan PPh Pasal 21 bagi pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya, telah berperan menjaga konsumsi rumah tangga. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa kebijakan fiskal tersebut tidak hanya bersifat sementara, melainkan dirancang adaptif dengan memperluas cakupan penerima manfaat pada 2026. Langkah ini memperlihatkan keberpihakan negara kepada kelompok pekerja yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
Perlindungan sosial juga diperkuat melalui penyaluran bantuan pangan dan bantuan langsung tunai. Realisasi bantuan beras dan minyak goreng dengan tingkat penyaluran di atas 95 persen menunjukkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menjaga ketahanan konsumsi masyarakat bawah. Program BLTS Kesra yang menjangkau puluhan juta keluarga penerima manfaat turut menjadi bantalan sosial yang krusial, terutama bagi wilayah yang terdampak bencana alam. Kebijakan ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari ketahanan sosial masyarakat.
Dukungan terhadap pekerja sektor informal menjadi dimensi penting lainnya dalam Paket Ekonomi 2026. Insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah di sektor transportasi dan logistik menunjukkan pengakuan negara terhadap peran besar sektor informal dalam menopang perekonomian. Dengan dasar hukum yang kuat, kebijakan ini diharapkan memperluas jaring pengaman sosial sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya tunai. Realisasi anggaran yang tinggi dan serapan puluhan ribu tenaga kerja mencerminkan efektivitas program ini dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal. Program tersebut tidak hanya memberikan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan efek berganda melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Aspek deregulasi dan percepatan investasi menjadi pilar penting dalam menjaga momentum pertumbuhan 2026. Pembentukan satuan tugas penyelesaian hambatan investasi melalui kanal pengaduan terpadu menandai perubahan pendekatan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Upaya ini sejalan dengan agenda reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan ramah bagi pelaku usaha.
Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang target tersebut realistis dengan dukungan delapan program prioritas nasional, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga penguatan pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Alokasi anggaran yang signifikan untuk program Makan Bergizi Gratis diproyeksikan menciptakan jutaan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui efek pengganda yang luas.
Hilirisasi industri dan pengembangan UMKM juga menjadi motor pertumbuhan jangka menengah. Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan memperluas basis industri nasional. Airlangga menilai bahwa investasi besar di sektor ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Dukungan pembiayaan melalui peningkatan penyaluran kredit usaha rakyat pada 2026 menjadi katalis penting bagi pertumbuhan UMKM dan koperasi.
Di tengah transformasi ekonomi digital, pengembangan gig economy dan program upskilling serta reskilling tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah mempersiapkan ratusan ribu pekerja terampil untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri, termasuk sektor manufaktur, kesehatan, dan perhotelan. Langkah ini mencerminkan orientasi jangka panjang Paket Ekonomi 2026 dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing global.
Secara keseluruhan, Paket Ekonomi 2026 merepresentasikan upaya komprehensif pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan melalui kombinasi stimulus fiskal, perlindungan sosial, deregulasi, dan penguatan sektor riil. Dengan konsistensi kebijakan dan penguatan koordinasi, paket ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi juga mengantarkan perekonomian nasional menuju pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi
