Evakuasi 18 Pekerja Freeport Menjadi Bukti Nyata Perlindungan Negara dari Aksi Biadab OPM

Oleh : Lua Murib

Keberhasilan evakuasi 18 pekerja PT Freeport Indonesia oleh Satgas TNI Komando Operasi Habema di wilayah pegunungan Papua Tengah menjadi bukti nyata kehadiran dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya dari ancaman aksi kekerasan bersenjata. Operasi yang berlangsung di medan ekstrem Distrik Tembagapura, Mimika, tersebut tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparat keamanan, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak pernah absen ketika keselamatan warga sipil berada dalam bahaya. Di tengah situasi keamanan yang rawan akibat gangguan kelompok bersenjata OPM, langkah cepat dan terukur TNI menunjukkan komitmen kuat menjaga hak dasar warga negara atas rasa aman.

Evakuasi ini menjadi penting karena para pekerja tersebut terjebak selama tiga hari di kawasan terpencil dengan tingkat ancaman tinggi. Kondisi geografis pegunungan Papua yang sulit dijangkau, berada pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, menambah kompleksitas operasi. Namun demikian, seluruh proses penyelamatan berhasil dilakukan tanpa kontak senjata dan tanpa menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak pekerja maupun personel TNI. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan profesional dan disiplin taktis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pengamanan, terutama yang melibatkan keselamatan warga sipil.

Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto, menegaskan bahwa operasi tersebut direncanakan secara matang dengan memperhitungkan seluruh risiko yang ada, mulai dari faktor cuaca, kondisi medan, hingga potensi ancaman keamanan. Ia menilai bahwa keberhasilan penyelamatan ini merupakan wujud nyata tugas konstitusional TNI dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, pengamanan terhadap objek vital nasional seperti kawasan pertambangan Freeport juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan strategis negara.

Aksi penyelamatan ini sekaligus membuka kembali fakta bahwa kelompok bersenjata OPM masih kerap menjadikan warga sipil sebagai sasaran intimidasi dan ancaman. Praktik tersebut jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Kekerasan terhadap pekerja yang hanya menjalankan aktivitas ekonomi demi menghidupi keluarga mencerminkan wajah konflik yang semakin menjauh dari klaim perjuangan apa pun. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat sipil tidak menjadi korban kekerasan berkepanjangan.

Seruan keras terhadap penghentian kekerasan juga datang dari kalangan tokoh agama di Papua. Sekretaris Umum Sinode Gereja Kemah Injil di Tanah Papua, Pdt. Yones Wenda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kekerasan yang menyasar warga sipil, khususnya di wilayah rawan seperti Yahukimo. Ia menilai bahwa masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak bersenjata dan tidak seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam konflik bersenjata. Kekerasan terhadap rakyat kecil justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak tatanan sosial masyarakat Papua.

Pandangan tokoh agama tersebut memperkuat posisi bahwa tindakan OPM yang menyasar warga sipil merupakan aksi biadab yang tidak memiliki legitimasi moral. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua, kekerasan semacam ini justru meninggalkan trauma, penderitaan, dan ketakutan berkepanjangan di tengah masyarakat. Pdt. Yones Wenda juga mendorong aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kekerasan agar hukum tetap ditegakkan dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal dan aman.

Dalam konteks ini, keberhasilan evakuasi pekerja Freeport menjadi simbol nyata perlindungan negara terhadap seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk mereka yang bekerja di wilayah dengan risiko keamanan tinggi. Negara menunjukkan bahwa keselamatan warga sipil adalah prioritas utama, dan setiap ancaman terhadapnya akan direspons secara serius. Langkah ini sekaligus menepis narasi yang kerap dibangun oleh kelompok tertentu bahwa negara abai terhadap Papua. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, di mana negara hadir dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan.

Lebih jauh, operasi penyelamatan tersebut juga memperlihatkan sinergi antara kebijakan pertahanan negara dan pelaksanaan tugas di lapangan. Kebijakan Kementerian Pertahanan yang menempatkan perlindungan warga negara dan pengamanan objek vital nasional sebagai prioritas utama terbukti berjalan efektif. Stabilitas keamanan di Papua bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Ke depan, keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pendekatan keamanan yang humanis, tegas, dan terukur di Papua. Perlindungan terhadap warga sipil harus terus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun. Negara, melalui TNI dan Polri, perlu terus memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan bersenjata ditindak sesuai hukum, sembari tetap membuka ruang dialog dan pembangunan sebagai jalan panjang menuju Papua yang damai dan sejahtera. Evakuasi 18 pekerja Freeport bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan tegas bahwa negara hadir dan tidak akan tunduk pada teror serta kekerasan.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur