Reformasi Hukum dan Birokrasi: Langkah Nyata Prabowo-Gibran untuk Indonesia yang Lebih Efisien

Oleh : Herman Wijaya )*

Reformasi hukum dan birokrasi di Indonesia menjadi isu penting yang terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan global yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pasangan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan sosok yang berkomitmen untuk menghadirkan perubahan nyata bagi bangsa. Pendekatan yang sistematis dan terencana, menjadi upaya untuk mereformasi hukum dan birokrasi yang ada, demi menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Upaya ini tidak hanya sebatas retorika, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Salah satu fokus utama dari reformasi yang diusung oleh Prabowo dan Gibran adalah penyederhanaan prosedur birokrasi. Di era digital seperti sekarang ini, masyarakat semakin menuntut transparansi dan kemudahan dalam mengakses layanan publik. Dengan menerapkan sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan izin atau layanan lainnya. Misalnya, dengan pengembangan aplikasi layanan publik yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengurus berbagai keperluan administrasi hanya melalui perangkat yang dimiliki. Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat proses, tetapi juga mengurangi potensi korupsi yang seringkali terjadi dalam birokrasi yang berbelit-belit.
Reformasi hukum yang diusung oleh Prabowo dan Gibran juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata karena sadar bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat bergantung pada seberapa efektif hukum ditegakkan. Dalam hal ini, eksistensi komitmen muncul untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa ada kapasitas dan integritas yang memadai untuk menjalankan tugas. Selain itu, peningkatan akses terhadap keadilan juga menjadi prioritas, dengan menyediakan layanan hukum yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Logis 08, Anshar Ilo mengatakan pihaknya optimis dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden nanti. Menurut Anshar Ilo, setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang, Prabowo akan bergerak cepat memimpin pemerintahan dan sekaligus memastikan semua visi-misi dan program yang disampaikan saat kampanye di Pilpres 2024 bisa tereksekusi dengan baik. Selain itu, Anshar juga mengatakan, dengan visi besar Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, serta 8 misi Asta Cita dan 17 program prioritasnya, menambah keyakinan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo akan semakin maju dan setara dengan negara-negara maju lain dunia.
Prabowo dan Gibran memahami bahwa reformasi hukum dan birokrasi tidak dapat terpisah dari upaya memberdayakan masyarakat serta percaya bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap reformasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Kemudian dalam konteks ekonomi, reformasi hukum dan birokrasi yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan adanya sistem hukum yang jelas dan transparan, serta birokrasi yang efisien, diharapkan para investor baik domestik maupun asing akan lebih percaya diri untuk menanamkan modal di Indonesia. Sebagaimana stabilitas dan kepastian hukum merupakan faktor utama dalam menarik investasi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi hukum dan birokrasi yang diusung oleh Prabowo dan Gibran merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih transparan dan prosedur yang disederhanakan, kita tidak hanya akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, reformasi yang diusung juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah. Prabowo dan Gibran berencana untuk menciptakan sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perubahan iklim. Dengan pendekatan lintas sektor, diharapkan setiap kebijakan yang diambil akan lebih holistik dan terintegrasi, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, langkah nyata Prabowo dan Gibran dalam melakukan reformasi hukum dan birokrasi merupakan wujud komitmen untuk menciptakan Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan yang berbasis pada teknologi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor JurnalRedaksi.com