Manuver OPM Tidak Wakili Kepentingan Masyarakat

Oleh : Salmon Kadepa )*

Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus melancarkan propaganda demi meraih simpatisan, terutama dari kalangan muda. Gerombolan separatis Papua tersebut kerap memanfaatkan narasi perjuangan demi kemerdekaan Papua untuk menarik perhatian, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, faktanya bahwa perjuangan mereka bukanlah untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan demi keuntungan pribadi dan kelompok elit separatis itu sendiri.

Tokoh Pemuda Papua, Krisyanto Yen Oni, dalam video viralnya di YouTube, mengungkapkan sisi gelap gerombolan teroris musuh negara tersebut. Krisyanto menyatakan bahwa para pemimpin OPM sering kali hanya menggunakan rakyat Papua, terutama kaum muda, sebagai alat untuk melancarkan aksi kekerasan.

Sementara masyarakat diminta berkorban di lapangan, para pemimpin mereka justru hidup nyaman dan mewah di luar negeri, jauh dari konflik yang mereka ciptakan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian antara retorika perjuangan yang dipropagandakan OPM dan kenyataan yang dialami masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Menurut Krisyanto, banyak pemuda Papua yang terjebak dalam narasi palsu tentang perjuangan kemerdekaan yang dilancarkan oleh kelompok separatis tersebut. Mereka dimanipulasi untuk terlibat dalam pertempuran tanpa benar-benar memahami tujuan dari gerakan yang mereka dukung.

Krisyanto menjelaskan bahwa perjuangan OPM tidak mewakili seluruh rakyat Papua. Sebaliknya, mayoritas masyarakat Papua, termasuk di wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia, justru mendambakan perdamaian dan pembangunan, bukan konflik yang berkepanjangan.

Taktik licik yang digunakan para pemimpin OPM, sebagaimana diungkapkan Krisyanto, hanya memperburuk situasi di Papua. Konflik berkepanjangan yang terus digerakkan oleh kelompok pembuat onar di Bumi Cenderawasih ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam membangun wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang telah dirancang oleh pemerintah terhambat karena ketidakstabilan keamanan yang diciptakan oleh OPM. Krisyanto juga menekankan bahwa dukungan internasional yang diterima oleh kelompok ini hanya memperpanjang penderitaan masyarakat, bukan memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi di Tanah Papua.

Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan bahwa aparat keamanan akan terus berupaya menumpas gerombolan separatis Papua yang terus mengganggu keamanan. Agus menyoroti tindakan OPM yang tidak hanya menebar teror, tetapi juga mengganggu layanan sosial dan bantuan yang diberikan oleh aparat keamanan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Pimpinan tertinggi TNI tersebut mengungkapkan bahwa aparat keamanan yang bertugas di Papua tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sayangnya, setiap kali upaya pelayanan itu dijalankan, kelompok separatis selalu berusaha mengganggu.

Salah satu contohnya adalah ketika OPM menyerang pos-pos pelayanan masyarakat yang didirikan TNI. Bahkan, setelah penembakan Anggota Polri, Briptu Kiki Supriyadi, OPM malah meningkatkan provokasi dengan mengajak masyarakat untuk melawan NKRI.

Jenderal Agus menekankan bahwa tindakan provokatif ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik lebih besar di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi. Hal ini menunjukkan bahwa OPM tidak hanya mengabaikan kesejahteraan rakyat Papua, tetapi juga mengancam kedamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Dalam konteks keamanan dan pembangunan di Papua, Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM), Berto Izaak Doko, menegaskan pentingnya peran TNI-Polri dalam menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

Berto mengungkapkan bahwa aparat keamanan saat ini sedang berupaya menciptakan kondisi aman agar proses pembangunan dapat berjalan lancar di Papua. Di sisi lain, pemerintah juga diminta untuk bersikap tegas dalam menghadapi segala bentuk gerakan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dirinya juga memberikan apresiasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah fokus pada pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia. Langkah pemerintah untuk membangun infrastruktur, menstabilkan harga BBM, dan mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, menurut Berto, adalah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua.

Dengan adanya komitmen itu, Berto optimis bahwa konflik yang ditimbulkan oleh kelompok separatis bisa diatasi dan wilayah berjuluk Kota Emas tersebut akan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mengatasi konflik di Papua melalui pendekatan yang menyeluruh. Melalui kebijakan pembangunan dan keamanan yang terpadu, pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga diutamakan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal benar-benar terwakili.

Dengan kombinasi upaya keamanan dan pembangunan, pemerintah berharap dapat mengakhiri konflik separatisme yang selama ini menyelimuti wilayah Papua. Peningkatan kesejahteraan, infrastruktur yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam membawa Papua menuju masa depan yang lebih aman dan makmur.

Melalui sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat lokal, upaya untuk menciptakan perdamaian di Papua diharapkan akan segera terwujud, sekaligus menutup ruang bagi gerombolan separatis Papua yang selama ini hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung