Kebijakan Ekonomi 2026 Perlihatkan Keseriusan Pemerintah Bangun Ketahanan Nasional
Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah memastikan keberlanjutan Paket Stimulus Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Paket ekonomi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan lapangan kerja secara luas. Sejumlah program yang telah dijalankan pada 2025 dinilai memberikan dampak positif terhadap konsumsi domestik, penyerapan tenaga kerja, serta perlindungan kelompok rentan, sehingga diputuskan untuk dilanjutkan dengan berbagai penyesuaian pada 2026. Arah kebijakan ini menunjukkan pergeseran fokus pemerintah dari sekadar menjaga konsumsi jangka pendek menuju penguatan ketahanan nasional yang lebih struktural.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah optimistis ekonomi nasional pada 2026 tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang solid. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 5,4 persen sebagaimana ditetapkan dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Target tersebut mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi domestik yang relatif kuat, meskipun proyeksi sejumlah lembaga internasional menempatkan pertumbuhan Indonesia pada level yang lebih moderat.
Airlangga menjelaskan bahwa strategi mencapai target pertumbuhan tersebut bertumpu pada delapan program prioritas nasional yang menjadi tulang punggung kerja pemerintah pada 2026. Program-program tersebut mencakup penguatan ketahanan nasional dengan fokus pada kemandirian pangan dan kedaulatan energi, pemberdayaan UMKM sebagai motor utama penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan APBN di sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Kombinasi kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Dari sisi implementasi teknis paket stimulus, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa pemerintah telah merumuskan kebijakan secara terintegrasi sejak 2025. Ia menjelaskan bahwa Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, serta lima program andalan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional secara simultan.
Sepanjang 2025, implementasi paket kebijakan tersebut mencatatkan capaian signifikan. Salah satu contohnya adalah realisasi Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi yang menjangkau lebih dari 102 ribu peserta, melampaui target awal. Capaian ini menunjukkan tingginya minat generasi muda untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mencerminkan peran aktif negara dalam menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini kemudian dipersiapkan untuk dilanjutkan dan disempurnakan pada 2026 agar dampaknya semakin luas.
Dalam aspek perlindungan daya beli, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025 dan dinilai efektif dalam menjaga konsumsi pekerja formal di sektor terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada puluhan juta keluarga penerima manfaat dengan tingkat realisasi yang tinggi, sebagai bentuk intervensi langsung untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga.
Selain itu, pemerintah melanjutkan Program Padat Karya Tunai atau cash for work guna menjaga penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan keterbatasan lapangan kerja formal. Realisasi anggaran oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan menunjukkan serapan tenaga kerja yang signifikan. Program ini dinilai dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan.
Dari sisi deregulasi dan percepatan investasi, pemerintah memperkuat Paket Deregulasi melalui pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu. Langkah ini bertujuan menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha. Haryo mengatakan bahwa hingga akhir 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti puluhan pengaduan, yang menjadi indikasi keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha. Upaya ini dilihat sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Sementara itu, penguatan ekonomi masa depan juga diarahkan pada sektor digital. Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi mengatakan bahwa target kontribusi ekonomi digital nasional sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai realistis. Besarnya pasar domestik Indonesia, tingginya adopsi teknologi oleh UMKM, serta pertumbuhan sektor fintech, e-commerce, dan ekonomi berbasis data menjadi modal utama untuk mencapai target tersebut.
Transformasi digital layanan publik berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Menurutnya, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi kunci utama keberhasilan. Investasi pada infrastruktur digital, termasuk jaringan dan pusat data, dinilai fundamental untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi digital. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penentu kualitas pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Paket Ekonomi 2026 mencerminkan optimisme pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dari konsumsi domestik melalui perlindungan daya beli dan bantuan sosial, hingga penguatan fondasi jangka panjang melalui ketahanan pangan, energi, dan transformasi digital, kebijakan ekonomi 2026 dirancang secara komprehensif. Ekonomi Indonesia diyakini tumbuh lebih kuat dan berdaya saing di tengah tantangan global yang terus berkembang.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
[edRW]
