Program Rumah Subsidi Perkuat Akses Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Oleh Wiratama Andrayudha )*
Pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus menjadi prioritas strategis pemerintah. Di tengah meningkatnya kebutuhan perumahan nasional, program rumah subsidi hadir bukan semata sebagai upaya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga sebagai langkah konkret memperkuat akses hunian yang berkualitas bagi warga. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun benar-benar memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kualitas hidup para penerimanya.
Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menilai bahwa penyediaan hunian bagi MBR tidak bisa lagi hanya berfokus pada kuantitas. Ia menegaskan pentingnya memastikan kualitas bangunan, lingkungan yang tertata, serta kenyamanan bagi penghuni sebagai bagian dari standar baru pembangunan perumahan nasional. Dalam berbagai kunjungan lapangan, ia menemukan bahwa banyak proyek rumah subsidi telah dikelola dengan baik dan mampu memberikan pengalaman tinggal yang layak bagi penerimanya. Penilaiannya tersebut menunjukkan bahwa transformasi penyediaan hunian memang tengah bergerak ke arah yang lebih baik.
Qodari juga menekankan bahwa kualitas perumahan subsidi harus menjadi rujukan bagi pembangunan di seluruh Indonesia. Ia menilai kepercayaan publik terhadap program pemerintah akan meningkat apabila setiap proyek perumahan mampu menunjukkan pengelolaan yang profesional dan memberikan kenyamanan nyata bagi warga. Ia mengingatkan bahwa program perumahan subsidi bukan hanya tentang membangun unit rumah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan tempat tumbuhnya masyarakat yang lebih baik, sehat, dan berdaya.
Lebih jauh, Qodari menilai keberhasilan program perumahan tidak bergantung pada satu lembaga saja, melainkan merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak yang terlibat. Pembangunan hunian MBR, menurutnya, merupakan kerja kolaboratif yang membutuhkan koordinasi erat antara kementerian teknis, pemerintah daerah, para pengembang, hingga perbankan sebagai penyedia akses pembiayaan. Ia menilai bahwa ekosistem perumahan memiliki skala besar dan kompleks, sehingga memerlukan kepemimpinan yang kuat serta kerja sama lintas sektor yang solid. Karena itu, ia memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak.
Dukungan terhadap program perumahan nasional juga datang dari sektor industri properti. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menyatakan bahwa industri properti merupakan lokomotif penting bagi perekonomian nasional. Dengan keterkaitan lebih dari 185 industri ikutan, aktivitas pembangunan perumahan memberikan dampak ekonomi yang luas sehingga secara langsung mendukung pergerakan ekonomi daerah maupun nasional. Ia melihat perhatian besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto melalui program tiga juta rumah sebagai bukti nyata komitmen negara terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman rakyat sekaligus sebagai stimulus bagi industri untuk bergerak lebih dinamis.
Selain itu, sektor pembiayaan memegang peran sentral dalam memastikan program tiga juta rumah berjalan sesuai target. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai bank yang memiliki mandat kuat dalam pembiayaan perumahan menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas tersebut. Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian dukungan pembiayaan baik di sisi suplai maupun demand. BTN menjadi kontributor utama dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), KPR Subsidi, hingga Kredit Bangun Rumah.
BTN tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk rumah baru, tetapi juga untuk menjawab tantangan jangka panjang dalam sektor perumahan dengan menyalurkan dukungan permodalan bagi renovasi rumah tak layak huni (RTLH). Upaya ini sejalan dengan arahan pemerintah bahwa program tiga juta rumah mencakup pembangunan baru sekaligus perbaikan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Dukungan terhadap renovasi RTLH menjadi sangat penting karena masih banyak warga yang secara fisik memiliki rumah namun tidak memenuhi standar kelayakan. BTN memandang bahwa peningkatan kualitas rumah juga menjadi bagian dari solusi besar dalam pemenuhan kebutuhan permukiman nasional.
Secara keseluruhan, program rumah subsidi telah berkembang menjadi instrumen strategis pembangunan nasional. Kehadiran rumah layak huni yang terjangkau bukan hanya menjawab kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hunian yang nyaman dan lingkungan yang sehat memungkinkan masyarakat hidup lebih produktif, stabil secara sosial, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan maupun kesempatan ekonomi.
Ke depan, kesuksesan program ini sangat bergantung pada konsistensi pengawasan kualitas, peningkatan kapasitas pengembang, dan penguatan ekosistem pembiayaan. Dengan sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri properti, lembaga keuangan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat, pembangunan hunian bagi MBR akan terus bergerak maju. Program rumah subsidi bukan sekadar penyediaan unit rumah, tetapi merupakan langkah konkret membangun masa depan pemukiman nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan, program perumahan nasional diharapkan mampu menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Program rumah subsidi dan target tiga juta rumah adalah bukti bahwa negara hadir bukan hanya dengan rencana, tetapi dengan langkah nyata yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
